Minggu kemarin, tepatnya Senin, 8 Mei, para tenaga kesehatan dari lima organisasi, IDI, PPNI, IBI, PDGI, dan IAI menggelar aksi damai. Para dokter dan nakes tersebut menyuarakan penolakan terhadap pembahasan Rancangan Undang Undang Kesehatan Omnibus Law. Menurut mereka pembahasannya dilakukan secara tergesa-gesa.
Benarkan pembahasannya dilakukan terburu-buru? Apakah Rancangan Undang Undang Kesehatan yang sedang dibahas tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat dan nakes?
Klik Untuk Donasi - Derita Infeksi Paru yang Tak Kunjung Sembuh, Anifa Butuh Pertolonganmu Segera!
- Terdanai Rp.9,351,222
- Pencapaian 35.62%
- Donatur 209
Rancangan Undang Undang Versi Pemerintah
Melansir laman situs Kementerian Kesehatan pada 28 Maret, sejak tanggal 13 Maret 2023 sudah dilakukan partisipasi publik tak lama sesudah draft Rancangan Undang Undang Kesehatan diserahkan kepada pemerintah oleh DPR. Proses ini bersamaan dengan penyusunan DIM atau Daftar Isian Masukan atau versi pemerintah.
Selama dua minggu dimulai dari 13 Maret sampai 26 Maret 2023 diketahui ada 79 kegiatan partisipasi publik yang diadakan oleh Kementerian kesehatan. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sejumlah 16.000 orang. Mereka yang hadir secara daring maupun luring berasal dari 1.200 stakeholder yang diundang.
Adapun yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk Kementerian Lembaga terkait, Akademisi, Organisasi Profesi, LSM serta Asosiasi. Dalam kurun waktu tersebut tercatat ada lebih dari 3.500 pertanyaan dan masukan masuk di situs web partisipasisehat.kemkes.go.id. Di situs tersebut masyarakat bisa mengunduh Draft Rancangan Undang Undangan usul DRR dan memberikan masukan.
Selama kurun waktu tersebut, pemerintah melakukan identifikasi pilar transformasi kesehatan yang bisa didukung oleh Rancangan Undang Undang Kesehatan. Harapannya supaya ke depan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah, murah, serta akurat.
Wamenkes, Prof Dante, lebih lanjut menjelaskan manfaat RUU ini bagi tenaga kerja kesehatan. Rancangan Undang Undang Kesehatan ini nantinya akan mempermudah pemerintah dalam meningkatkan produksi dokter spesialis. Rumah sakit akan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyelenggarakan pendidikan spesialis.
Selain itu, penerbitan Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) akan disederhanakan, namun fungsi penjagaan mutu serta kompetensi tidak akan dihilangkan. Organisasi Profesi akan ikut terlibat di dalam proses tersebut.
Manfaat Rancangan Undang Undang Kesehatan Bagi Masyarakat
Polemik proses pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law terjadi setelah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan ancaman untuk melakukan protes apabila Rancangan Undang Undang tersebut benar-benar disahkan.
dr. Mohammad Syahril, Jubir Kementerian Kesehatan, memberikan respons terhadap polemik tersebut dengan memaparkan sejumlah manfaat RUU Kesehatan untuk dokter, tenaga kesehatan sampai masyarakat.
Alami Tumor Paru, Arshaka Tak Punya Biaya untuk Berobat!
Melansir laman situs Kumparan, berikut ini adalah manfaat dari RUU Kesehatan yang dirangkum oleh Ubaidillah Amin Moch di laman situs tersebut.
- Rancangan Undang Undang Kesehatan bertujuan untuk mempromosikan dan mencegah masyarakat dari sakit, dengan memberdayakan Posyandu dan Puskesmas. Hal ini akan membantu mengurangi beban keuangan keluarga dan negara serta meningkatkan produktivitas masyarakat yang sehat.
- RUU ini akan memperluas akses masyarakat ke dokter dan fasilitas kesehatan berkualitas, untuk menghindari diskriminasi dalam penggunaan BPJS dan mengurangi antrean berhari-hari bagi pasien. Ini juga akan membantu mengurangi pengobatan di luar negeri oleh kelas menengah dan atas.
- Rancangan Undang Undang ini akan menurunkan harga obat-obatan yang dijual di dalam negeri serta memberikan jaminan ketersediaan obat-obatan terbaru, khususnya untuk penyakit-penyakit dengan tingkat kematian dan biaya yang paling tinggi di Indonesia seperti kanker, stroke, jantung, serta diabetes.
- RUU ini bisa membuka lapangan kerja baru di bidang kesehatan, dengan mendorong produksi vaksin, obat, juga alat kesehatan di dalam negeri. Dengan demikian bisa menyerap tenaga kerja di dalam negeri.
- RUU Kesehatan juga memberikan perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka, yang tidak diatur dalam UU sebelumnya.
Jika ingin mengetahui lebih detail mengenai Rancangan Undang Undang Kesehatan ini, kita bisa mengaksesnya di laman situs partisipasisehat.kemkes.go.id. Di sana tersedia RUU Kesehatan usulan DPR yang bisa diunduh. Apabila ada pertanyaan atau masukan, kita bisa klik button Masukan & Pertanyaan.
Salah satu manfaat Rancangan Undang Undang yang disebutkan di atas adalah supaya tidak terjadi diskriminasi dalam penggunaan BPJS. Seperti diketahui BPJS ada dua macam, mandiri dan pemerintah. Sebagian dari yang mandiri ada yang kesulitan dalam pembayaran dikarenakan beberapa hal, seperti terimbas Covid, sehingga kehilangan pekerjaan. Kita bisa membantu mereka yang kesulitan biaya pengobatan dengan berdonasi melalui WeCare.id. Caranya dengan mengakses situs web WeCare.id atau mengunduh aplikasi WeCare.id di Google Play atau App Store untuk donasi mudah dan praktis kapan saja.
Yuk, ulurkan tanganmu untuk bantu sesama bersama WeCare.id!
Referensi
Administrator. (2023). Sederet Manfaat RUU Kesehatan. Diambil kembali dari indonesia.go.id.
dhf/wis. (2023). Ribuan Dokter dan Perawat Demo di Patung Kuda Tolak RUU Kesehatan. Diambil kembali dari cnnindonesia.com.
Hayati, D. N. (2023). Ditolak IDI, RUU Kesehatan Ternyata Punya Segudang Manfaat untuk Nakes hingga Masyarakat. Diambil kembali dari nasional.kompas.com.
Moch, U. A. (2023). RUU Kesehatan dan Dampak Positif bagi Masyarakat. Diambil kembali dari kumparan.com.Tarmizi, S. N. (2023). RUU Kesehatan Versi Pemerintah Masuk Tahap Sosialisasi. Diambil kembali dari sehatnegeriku.kemkes.go.id.
Sumber Featured Image : Jakayla Toney on Unsplash
